Kategori
Teknologi

Ketika Anies Dapat Secarik Kertas Kuning dari Mahasiswa Kedokteran Hewan

Badasspreneurs, Bogor – Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mengaku menerima kepingan emas dari peserta. Hal itu disampaikan Anies saat berkampanye di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Senin, 22 Januari 2024.

Salah satu kertas kuning itu berisi pesan dari seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. “Waktu jalan-jalan saya dapat satu dari Bekasi. Saya baca dari salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Beliau bilang ke saya, ‘Pak Anies dan Gus Muhaimin, saya percaya,'” kata Anies.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan ini mengutarakan keinginannya untuk berubah. Ia berharap Indonesia ke depan menjadi lebih baik dan terbukanya lapangan kerja.

“Saya tunggu dan ingat pesan saya,” kata Anies mengutip ucapan mahasiswa tersebut.

Selama kampanye di Kabupaten Bogor, ia menerima 10 selebaran berisi pesan dan harapan dari para peserta.

“Ini yang sudah saya sampaikan sejak lama, setiap kali ada kampanye, mereka yang datang punya harapan. Mereka ingin perubahan agar harapannya terwujud,” jelas Anies.

Hal ini, kata Anies, selalu memberikan informasi kepada partai dan relawan bahwa dirinya tidak hanya ingin memenangkan persaingan, tetapi juga berupaya melakukan perubahan dan memenuhi harapan.

Itu yang harus kita ingat, dalam perjuangan ini ada jutaan orang yang menyerah, kata Anies.

Ia mengatakan, selama setahun lebih ia menerima berbagai ucapan dari seluruh Indonesia. Anies meyakini, mereka yang hadir dalam kampanye tersebut tidak hanya melihat atau menikmati penampilan para artis, tapi juga menunjukkan ketertarikan terhadap perubahan.

“Itulah yang membuat kita semakin hari semakin berharap, banyak sekali yang ingin harapannya terwujud dan jalannya melalui perubahan, dan angkanya nomor 1,” kata Anies.

Pilihan Redaksi: SIPSS Polri Buka Pendaftaran Bagi Penyandang Disabilitas pada 26 Januari, Berikut Aturan dan Tata Cara Pendaftarannya

Anies mengumumkan tiket online akan dibagikan kepada masyarakat umum, bagi penggemar yang belum memiliki tiket tetap bisa menyaksikan kampanye induk JIS. Baca selengkapnya

Tomy menanggapi berkembangnya rumor transformasi BUMN menjadi koalisi yang dilontarkan tim pemenangan calon presiden nomor urut 1, Anies-Muhaimin. Baca selengkapnya

Fatayat NU dua umumkan dukungan Anies – Muhaimin. Berbeda dengan Presiden NU Khofifah yang mendukung Prabowo-Gibran. Baca selengkapnya

Cak Imin mengatakan, selama 10 tahun terakhir, petani dan nelayan kurang mendapat perhatian serius. Pendidikan, kata dia, dibiarkan terbuka. Baca selengkapnya

Para ekonom dan analis politik menganalisis debat presiden sebagai oposisi. Apa saja cerita menariknya? Baca selengkapnya

Mahfud Md buka suara atas pernyataan Presiden Jokowi yang tak ikut pemilu 2024. Baca selengkapnya

Koesnadi Hardjasoemantri menjabat sebagai Rektor UGM, sedangkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo merupakan mahasiswa di kampus tersebut. Inilah kisahnya. Baca selengkapnya

Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan menghadiri Upacara Rakyat Banyuwangi di RTH Maron Genteng, Banyuwangi. Baca selengkapnya

Wakil Presiden Nomor Urut 3 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta para pendukungnya untuk maju pada Pilpres 2024 agar bisa menang. Baca selengkapnya

Inilah sebabnya Presiden Jokowi tiba-tiba menghentikan penyaluran bansos beras. Baca selengkapnya

Kategori
Bisnis

MK Tolak Uji Materiil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Ini Respons Anies

Jakarta –

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anis Baswedan menanggapi penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi Departemen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (KMENKU). Keputusan tersebut dikeluarkan MK hari ini, Jumat (2 Februari 2024).

Pemisahan DJP dan Kementerian Keuangan merupakan salah satu program yang tertuang dalam visi misi beberapa pasangan calon, termasuk Anis dan Qawpress-nya Muhaimin Iskandar alias Kak Imin. AMIN adalah singkatan dari AMIN dan pasangan tersebut ingin membuat kantor pendapatan negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Anis tak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan atas putusan MK tersebut. Sebab, ia mengaku sudah mendengar informasi terkait putusan MK tersebut.

“Saya belum mendengarnya. Kapan keputusannya akan diambil?” kata Anis saat jumpa pers usai Workshop DPD RI tentang Calon Presiden RI 2024-2029 di Gedung DPR RI Pusat Kota Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Mendengar informasi tersebut, dia menyatakan akan mengkaji lebih lanjut keputusan tersebut, kemudian siap menyikapinya lebih lanjut.

“Sebelum (menerbitkan putusan MK)? Saya baca dulu. Baca dulu apa akibatnya,” ujarnya.

Lahirnya Badan Pendapatan Nasional lahir dari gagasan membangun lembaga yang berintegritas dan akuntabel melalui pembagian kekuasaan yang harmonis antar lembaga. Jika demikian, lembaga yang memungut penerimaan negara, Direktorat Pajak (DJP), tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Penasihat Pajak Sangap Tua Ritonga mengajukan peninjauan kembali departemen DJP dari Kementerian Keuangan. Mengkaji standar dokumen negara pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (UU) Kementerian Negara dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 2 UU Nomor .17 UU No. 2003. uang

Menurut pemohon, subordinasi atau subordinasi DJP kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam beleid di atas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga khusus setingkat Kementerian yang memiliki kewenangan untuk melakukan subordinasi DJP kepada Kementerian Keuangan. pihak berwenang. Memungut pajak/pendapatan negara secara terpisah dari Kementerian Keuangan.

Dalil pemohon berkaitan dengan penunjukan DJP yang berada di bawah atau di bawah Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan § 5 ayat (2), § 6, § 15 UU 39/2008 dan § 6 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2008 Kol. hukum. ) dan Pasal 2 UU. Huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945,” kata Wakil Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Folk dalam putusannya, Kamis (1 Februari 2024).

“Sehingga kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang mempunyai kewenangan memungut pajak/pendapatan negara secara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum,” imbuhnya.

Daniel mengatakan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi lembaga legislatif berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945. Hal ini dapat berubah sewaktu-waktu. Ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada atau kebutuhan pengembangan lahan, atau dapat melalui legislasi review.

Dari segi pembentukan kementerian negara dan ketentuan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang, sebenarnya menggambarkan adanya mekanisme check and balance kekuasaan negara, termasuk presiden, yang dilembagakan DPR RI.

Bagi Mahkamah Konstitusi, apabila aturan-aturan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kekuasaan, tanpa memerintahkan aturan-aturan dalam Pasal 5 UUD 1945, Pasal (2 ), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan Pasal 6(1) dan (2) tidak mempunyai alasan untuk mengesampingkan atau menafsirkan aturan tertulis tersebut. Salah satunya UU 17/2003 sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon. (shc/fdl)