Kategori
Bisnis

MK Tolak Uji Materiil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Ini Respons Anies

Jakarta –

Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anis Baswedan menanggapi penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan uji materi Departemen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (KMENKU). Keputusan tersebut dikeluarkan MK hari ini, Jumat (2 Februari 2024).

Pemisahan DJP dan Kementerian Keuangan merupakan salah satu program yang tertuang dalam visi misi beberapa pasangan calon, termasuk Anis dan Qawpress-nya Muhaimin Iskandar alias Kak Imin. AMIN adalah singkatan dari AMIN dan pasangan tersebut ingin membuat kantor pendapatan negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Anis tak banyak berkomentar saat dimintai tanggapan atas putusan MK tersebut. Sebab, ia mengaku sudah mendengar informasi terkait putusan MK tersebut.

“Saya belum mendengarnya. Kapan keputusannya akan diambil?” kata Anis saat jumpa pers usai Workshop DPD RI tentang Calon Presiden RI 2024-2029 di Gedung DPR RI Pusat Kota Jakarta, Jumat (2/2/2024).

Mendengar informasi tersebut, dia menyatakan akan mengkaji lebih lanjut keputusan tersebut, kemudian siap menyikapinya lebih lanjut.

“Sebelum (menerbitkan putusan MK)? Saya baca dulu. Baca dulu apa akibatnya,” ujarnya.

Lahirnya Badan Pendapatan Nasional lahir dari gagasan membangun lembaga yang berintegritas dan akuntabel melalui pembagian kekuasaan yang harmonis antar lembaga. Jika demikian, lembaga yang memungut penerimaan negara, Direktorat Pajak (DJP), tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Penasihat Pajak Sangap Tua Ritonga mengajukan peninjauan kembali departemen DJP dari Kementerian Keuangan. Mengkaji standar dokumen negara pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (UU) Kementerian Negara dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 2 UU Nomor .17 UU No. 2003. uang

Menurut pemohon, subordinasi atau subordinasi DJP kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam beleid di atas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga khusus setingkat Kementerian yang memiliki kewenangan untuk melakukan subordinasi DJP kepada Kementerian Keuangan. pihak berwenang. Memungut pajak/pendapatan negara secara terpisah dari Kementerian Keuangan.

Dalil pemohon berkaitan dengan penunjukan DJP yang berada di bawah atau di bawah Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan § 5 ayat (2), § 6, § 15 UU 39/2008 dan § 6 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 2008 Kol. hukum. ) dan Pasal 2 UU. Huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945,” kata Wakil Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Folk dalam putusannya, Kamis (1 Februari 2024).

“Sehingga kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang mempunyai kewenangan memungut pajak/pendapatan negara secara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum,” imbuhnya.

Daniel mengatakan, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) bagi lembaga legislatif berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945. Hal ini dapat berubah sewaktu-waktu. Ruang lingkup urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada atau kebutuhan pengembangan lahan, atau dapat melalui legislasi review.

Dari segi pembentukan kementerian negara dan ketentuan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang, sebenarnya menggambarkan adanya mekanisme check and balance kekuasaan negara, termasuk presiden, yang dilembagakan DPR RI.

Bagi Mahkamah Konstitusi, apabila aturan-aturan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kekuasaan, tanpa memerintahkan aturan-aturan dalam Pasal 5 UUD 1945, Pasal (2 ), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan Pasal 6(1) dan (2) tidak mempunyai alasan untuk mengesampingkan atau menafsirkan aturan tertulis tersebut. Salah satunya UU 17/2003 sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon. (shc/fdl)